Sertifikasi Halal MUI

Informasi Lengkap Sertifikasi Produk Halal MUI

TUJUAN

Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan hati para konsumen. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

SERTIFIKAT HALAL

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

TENTANG SERTIFIKAT HALAL

Beberapa hal terkait Sertifikat Halal antara lain:

  1. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI dan LPPOM MUI berdasarkan permohonan pihak produsen dan telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh Komisi Fatwa MUI.
  2. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu :
    • Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
    • Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syari’at Islam.
    • Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
    • Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, transportasi tidak digunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatus menurut syari’at Islam.
  3. Sertifikat halal merupakan persyaratan untuk pengurusan perijinan label halal. Label halal harus mengikuti peraturan dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM).
  4. Pemegang Sertifkat halal bertanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat tersebut tidak dapat dipindahtangankan.
  5. Sertifikat yang sudah habis masa berlakunya termasuk foto kopinya tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.
  6. Jika sertifikat tersebut hilang, pemegang sertifikat harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur.
  7. Sertifikat halal yang dikeluarkan adalah milik MUI Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI Provinsi Jawa Timur, maka pemegang sertifikat wajib untuk menyerahkannya.

JAMINAN HALAL DARI PRODUSEN

Untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:

  1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. (Untuk IKM diberikan SJH yang berisi sistem admistrasi sederhana yang tetap dapat menjamin kehalalan produk)
  2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
  3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpesksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI Jawa Timur.
  4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

MENGAPA PERLU?

  1. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim
  2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
  3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
  4. Mencegah penutupan perusahaan
  5. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran
  6. Mencegah kehilangan pembeli dan pasar

MASA BERLAKU

Info

Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 (dua) tahun.

  1. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI Prop. Jatim berlaku di mana saja sampai batas waktu berlakunya yaitu 2 (dua) tahun berakhir.
  2. Selama masa berlakunya sertifikat ini LPPOM MUI Prop. Jatim melakukan monitoring dengan menerapkan sidak dan pemantauan di lapangan.
  3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
  4. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI Propinsi Jawa Timur.
  5. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka akan dicabut hak-haknya sebagai perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal selain itu juga dihapus namanya dari daftar perusahaan-perusahaan yang telah mendapat Sertifikat halal di Jurnal Halal LPPOM MUI.
  6. Sertifikat halal yang dikeluarkan adalah milik MUI Prop. Jatim. Oleh karena itu jika karena suatu hal diminta kembali oleh MUI Prop. Jatim, maka pemegang sertifikat harus menyerahkan kembali kepada MUI Prop. Jatim.

PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL